Dasar Hukum


Dasar Hukum BP Kawasan Bintan

  1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagngan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
  3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
  4. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagngan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.
  5. Keputusan  Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 1/KA-DK/BTN/VIII/2013  tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2013.
  6. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Nomor 1/KA-DK/BTN/VIII/2016  tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016.
  7. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor  3/1/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil  BP Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2017