BP Bintan Zoom Meeting bersama Kementrian Keuangan terkait LKBUN


Pada tanggal 26 Januari lalu bertempat di kantor BP Bintan km 16 Toapaya, H. Mohd. Saleh H. Umar yang menjabat sebagai plt. Kepala BP Bintan menghadiri Zoom Meeting yang diadakan oleh Kementrian Keuangan dengan agenda koordinasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2020. Selaku kelembagaan yang berorientasi bisnis dan menaungi beberapa sector di wilayah FTZ Bintan diantaranya sektor Industri, Pariwisata dan maritim, BP Bintan sedikit banyaknya menjadi kelembagaan yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam kesempatan kali ini, Kementrian Keuangan menyampaikan pada 311 partisipan yang menghadiri Zoom Meeting ini bahwa faktanya rasio utang publik Indonesia terbilang cukup rendah dibandingkan dengan negara Filipina, Malaysia, hingga Vietnam. Kendati demikian, bukan hal luar biasa lagi bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak selalu stabil dalam artian akan selalu mengalami perubahan seiring dengan pandemic covid yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Pandemi yang tak pasti kapan berakhirnya ini menjadi momok tidak hanya bagi kesehatan masyarakat tapi juga bagi berlangsungnya pembangunan yang berakibatkan ketidak stabilan perekonomian di dunia, tidak hanya di Indonesia saja.

Untuk itu, seluruh dunia saat ini serentak memutar otak agar kita semua bisa bangkit dari kondisi saat ini. Tak terkecuali Indonesia, saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan stimulus stimulus guna menstabilkan lagi kondisi kehidupan bermasyarakat di Indonesia terkhusus dalam bidang perekonomiannya. Ditambah lagi saat ini isu vaksin akan virus covid ini disambut dengan optimis oleh masyarakatnya membuat pemerintah semangat mencari cara agar kehidupan bermasyarakat di Indonesia Kembali normal.

Kementruan Keuangan juga melaporkan bahwa belanja negara naik sekitar 12,2%. Kenaikan ini difokuskan untuk mendukung penanganan covid-19 seperti pengadaan alat Kesehatan penanganan covid hingga perlindungan sosial bagi masyarakat yg terkena dampaknya. Pada kesempatan kali ini juga, Kementrian Keuangan menyatakan bahwa defisit dapat dikendalikan pada tingkat 6,09% lebih rendah dibanding target Presiden yang disampaikan pada Peraturan Presiden no 27 tahun 2020 yang merinci tentang anggaran belanja pemerintah pusat.

Laporan keuangan kali ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Indonesia menangani pandemi serta betapa gigihnya elemen elemen pemerintahan dalam Mengatur dan Menyusun segala hal yang berada dalam kewenangannya masing masing agar terkoordinasi bergerak bersama untuk bangkit dari keterpurukan ini.

Share this Post

Facebook Twitter Google Plus

Comments