Kewajiban Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bagi Pelaku Usaha


Perusahaan perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau yang biasa disingkat menjadi LKPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Penanaman Modal.

Sesuai dengan pasal 7 poin c Peraturan BKPM No, 7 ,TAhun 2018 ,Setiap Pelaku Usaha Berkewajiban Menyampaikan LKPM dan penyampaian LKPM dilakukan secara dering dan berkala melalui SPIPISE (Pasal 10 ayat 1 Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018). Kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM  pertama kali atas pelaksanaan penanaman modal pada periode yang sesuai , setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha.

Kepala Bidang Pengendalian BP. Kawasan Bintan, Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa telah menyampaikan dengan meneruskan surat dari Direktur Pengendalian BKPM kepada pelaku tentang kewajiban perusahaan untuk menyampaikan LKPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yatu :

1.     Triwulan 1 (Januari s.d Maret paling lambat pada tanggal 10 April  tahun yang bersangkutan)

2.     Triwulan 2 (April s.d Juni paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun yang bersangkutan)

3.     Triwulan 3 (Juli s.d September Paling Lambat pada tanggal 10 Oktober tahun yang bersangkutan)

4.     Triwulan 4 (Oktober s.d Desember paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun berikutnya)

Dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha dan untuk memudahkan bagi perusahaan dalam pemyampaian LKPM terutama perusahaan perusahan yang baru menjalankan usahanya di kawasan FTZ Bintan, Bidang Pengendalian perizinan membuka ruang konsultasi LKPM dari hari Senin s/d Rabu di Kantor BP Kawasan Bintan dimana sebelumnya pihak perusahaan dapat menghubungi Bidang Pengendalian Perizinan untuk pengaturan waktu konsultasi.

Semua ini adalah sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh BP. Kawasan Bintan kepada pelaku usaha yang ada dikawasan FTZ Bintan sehingga diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan menghindari diberikannya sanksi karena tidak menjalankan kewajibannya yang pada akhirnya dapat merugikan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Share this Post

Facebook Twitter Google Plus

Comments