Syarat ke Ibukota Provinsi Jalur Darat Selama PPKM Darurat

Dalam rangka PPKM Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3 – 12 Juli yang kemudian diperpanjang dengan PPKM Darurat Level 2 berlaku hingga tanggal 20 Juli, Pemerintah Kota TanjungPinang menyiagakan personel personel apparat negara di perbatasan perbatasan wilayahnya. Ini berdasarkan Instruksi Mendagri no 15, 16, 18 dan 19 tahun 2021, bahwa berlakunya PPKM terhadap Pulau Jawa dan Bali beserta 15 wilayah luar Jawa-Bali termasuk salah satunya yakni wilayah Provinsi Kepri.

Pemeberlakuan PPKM Darurat ini tak hanya menyiagakan apparat aparat negara tapi juga menyiagakan satgas covid-19 di TanjungPinang selaku Ibukota Provinsi untuk ikut berjaga di perbatasan wilayah. Ini dilakukan karna tingkat penyebaran virus Covid di Tanjungpinang sudah meningkat di level Merah. Untuk itu, demi meminimalisir penyebaran yang kian menyebar, tiap masyarakat yang mau masuk ke wilayah TanjungPinang wajib di memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan diantaranya yakni, Sertifikat Vaksin (Minimal dosis I).

Bagi warga yang belum mempunyai sertifikat vaksin, dapat melakukan test Antigen ditempat dengan biaya Rp.150.000,00. Pengecualian untuk masyarakat diluar Kota yang kerja di TanjungPinang atau sebaliknya, wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerjaan (STRP) tidak perlu menunjukkan surat antigen. Untuk para pedagang yang berdagang di TanjungPinang akan tetapi berdomisili di luar kota bisa menunjukkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat.

Share this Post

Facebook Twitter Google Plus

Comments